Ketua Departemen Politik Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Cornel Simbolon, mengatakan Ketua Dewan Pembina Partai Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu bersusah payah memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mundur dari partai.
Cornel menilai, jika putusan hukum menyatakan salah satu atau kedua politikus berlambang Mercedes itu bersalah, maka Andi dan Anas masih punya cukup kesadaran untuk mengundurkan diri. "Kami menjunjung tinggi hukum. Mereka tak perlu menunggu disuruh mundur," kata Cornel ketika ditemui di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Ahad 4 November 2012 kemarin.
Sebelumnya, Ruhut Sitompul menuntut Andi mundur. Dia mengatakan, seluruh kader Demokrat harus berjiwa kesatria. Setahun lalu, kata anggota DPR dari Fraksi Demokrat itu, ia pun sudha melontarkan desakan serupa kepada Anas. »Kalau kalian mau karam, karamlah. Tapi kalau karam, jangan ajak kapal besar bernama Demokrat,” ujar dia.
Nama Andi dan Anas mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan membeberkan hasil audit investigasi proyek Hambalang. Menurut BPK, Andi bersalah karena diduga melakukan pembiaran terhadap Sekretaris Kementerian yang menetapkan lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar. Padahal untuk tender di atas harga itu harus mendapat persetujuan menteri.
Adapun peran Anas disorot lantaran BPK menemukan pelanggaran yang dilakukan PT Dutasari Citralaras. Berdasarkan akta perusahaan per 10 Maret 2008, Athiyyah Laila, istri Anas, tercatat sebagai Komisaris PT Dutasari dengan kepemilikan saham sebanyak 1.100 lembar. Menurut audit BPK, perusahaan tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp 75,7 miliar.
Cornel mengklaim, secara partai, Demokrat tak pernah memiliki masalah. Indikasi korupsi hanya ditujukan kepada orang per orang di dalam partainya. »Lagi pula. kami sudah menyerahkan semuanya pada hukum, dan hukum sudah berjalan. Siapa pun kader bermasalah, ya, hukum saja," kata Cornel.
Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat T.B. Silalahi mengatakan Dewan Kehormatan belum berniat memanggil Andi dan Anas hingga ada putusan hukum yang dijatuhkan kepada keduanya. Dia menjelaskan, Anas mengaku tak terlibat sama sekali. Andi pun sudah menyatakan akan bertanggung jawab secara moral.
Silalahi akan memegang pernyataan keduanya, kecuali nanti keputusan hukum menyatakan sebaliknya. Dia mengaku sering bertemu dengan Anas dan Andi untuk membahas persoalan yang membelit proyek Hambalang. "Dalam tiap bahasan, kami selalu memegang prinsip asas praduga tak bersalah," tuturnya.
Dia menyayangkan banyak kader yang melontarkan komentar kontroversial sehingga memperkeruh citra Demokrat. Tapi Silalhi dapat memakluminya karena masing-masing kader Demokrat merasakan keprihatinan. Sumber
Post a Comment